INDOPOLITIKA.COM – Selama beberapa lama, keberadaan APBD DKI Jakarta menjadi sorotan publik karena adanya sejumlah mata anggaran yang ganjil. Ada baiknya DKI Jakarta bercermin pada Pemerintah Kota Bogor, Jawa Barat.
“Kota Bogor memberi contoh transparansi anggaran kotanya. Publik bisa mengakses rincian APBD-nya melalui situs atau web Kota Bogor. Lalu kenapa Jakarta tidak bisa transparan dan tidak diakses rincian APBD-nya melalui situs atau webnya?” tutur Ketua Forum Warga Kota Jakarta (FAKTA) Azas Tigor Nainggolan, Kamis (19/12/2019).
Menurut Tigor, dalam website seperti yang disajikan pemerintah kota Bogor disediakan ruang untuk bertanya,bahkan bisa mengkritik jika menemukan anggaran yang dianggap janggal.
“Lalu kenapa pula publik tidak boleh bertanya dan mengkritik anggaran janggal yang akan masuk di APBD Jakarta 2020?” kata Tigor membandingkan.
Seperti diketahui bersama, beberapa waktu lalu ada anggaran janggal dalam peanganggaran APBD DKI Jakarta seperti membeli lem Aibon sebesar Rp 83 milyar.
“Anehnya, anggota DPRD langsung membela Gubernur Jakarta Anies Baswedan. Berarti ada persengkongkolan antara anggota DPRD dengan Gubernur Jakarta Anies Baswedan. Kok anggota DPRD yang kritis dan menjalankan fungsinya secara benar, malah dilaporkan oleh sesama anggota DPRD Jakarta Badan (tak) Kehormatan DPRD atas tuduhan menyebarkan informasi pembahasan RAPBD,” tutur Tigor.
“Bahkan Gubernur Jakarta Anies Baswedan mengatakan sikap kritis itu sebagai upaya cari panggung. Kalo anggota DPRD dan gubernur Jakarta Anies Baswedan merasa dirinya bersih, kenapa harus risih?” lanjutnya.
“Seharusnya, seluruh anggota DPRD Jakarta dan Gubernur Jakarta, Anies Baswedan belajar ke Pemkot Bogor soal transparansi anggaran dan tidak korupsi,” pungkasnya.[ab]
