Solusi Kisruh Partai Demokrat, Ini Saran untuk Presiden Jokowi, Moeldoko, dan AHY

  • Whatsapp

Sengketa kasus Kongres Luar Biasa Partai Demokrat (KLB-PD) masih riuh. Tak satupun opini publik yang terbilang jernih, khususnya dari kalangan non partisan, membenarkan atau mentolerir KLB yang telah memilih Moeldoko sebagai Ketua Partai Demokrat. Demikian diungkapkan konsultan politik senior Tafta Zani, Selasa (9/3/2021) melalui akun facebooknya.

“Selain itu, ada dugaan (tak eksplisit), Presiden tak mungkin tak tahu-menau karena Moeldoko adalah Ketua Kepala Staff Presiden (KSP) alias lingkaran terdalam presiden. Kalau mau dieksplisitkan presiden diduga terlibat. Ini sama sekali tak elok,” tulis praktisi, pemikir dan peneliti, yang pernah bekerja di berbagai lembaga kajian, mulai dari LP3ES, The Habibie Center, Vox Indonesia, hingga di SMRC ini.

Muat Lebih

Buya, sapaan karib Tafta Zani, memberikan bayangan agar kisruh PD ini tak membawa mudarat lebih besar dan kehormatan semua pihak terpelihara.

Pertama, Tafta Zani, menyebut lepas dari segala pertimbangan teknis hukumnya nanti, Menkumham, karena alasan keadilan substabsial, tidak mengesahkan atau menolak hasil KLB itu. Jika tidak, dugaan ihwal keterlibatan presiden semakin mengeras.

“Ini mudarat yang gak sederhana dampaknya,” lanjutnya.

Kedua, Presiden langsung atau orang yang ditunjuknya memberi klarifikasi secara lebih eksplisit terkait dugaan keterlibatan dirinya. Gunakan penjelasan yang seelok mungkin tapi tidak menimbulkan banyak interpretasi. Sebab jika tidak, justru berakibat mengkonfirmasi kebenaran dugaan itu.

Ketiga, terkait dengan diri Moeldoko, dirinya mengaku cocok dengan saran Hamid Awaludin yang disiarkan dalam salah satu televisi swasta.

“Katanya, kalau memang Pak Moeldoko punya minat besar memimpin partai, bisa belajar dari jenderal-jenderal senior sebelumnya: bikin partai baru, seperti yang pernah dilakukan Pak Edi Sudradjat, Pak Wiranto, Pak Prabowo. Ada keringat, pikiran dan biaya yang dipertaruhkan,” paparnya.

“Jika skema penyelesaian di atas dilakukan, setidaknya yang pertama dan kedua, seiring waktu yang tak lama, kisruh itu akan surut dan kembali normal. Persis seperti pentas “opera sabun”, karena energi kita tak cukup untuk mengingatnya terus menerus, terlebih di tengah situasi pandemik yang bikin puyeng ini,” jelas Tafta Zani.

Manfaatnya, sambung Tafta Zani, Presiden Jokowi selamat kehormatannya sebagai Kepala Negara, karena ia terbebas dari dugaan campur tangan dan bertindak tak adil terhadap Partai Demokrat.

“Ini penting jadi bagian dari happy ending periode kekuasaannya yang ke dua,” tegasnya.

Lalu, Moeldoko dapat kembali fokus menunaikan tugas resminya di KSP agar beban presiden benar-benar merasa terbantu. Dan AHY melanjutkan tugas kepemimpinannya sebagai Ketua Partai Demokrat hasil kongres 2020, seraya mengambil hikmat lebih positif di balik peristiwa KLB yang sempat membuatnya geram itu.

“Kalau mau objektif, lepas yang ditempuhnya keliru, KLB-PD mesti sedikit banyak ada konteks alasan internalnya sendiri. Entah apa. Ini juga bagian yang harus dimengerti untuk bebenah,” sarannya.

Sebagai ketua yang terbilang muda untuk ukuran partai yang tidak kecil, dan mengalami banyak sosiaslisasi di militer awalnya, gonjang-ganjing KLB memberi pengalaman empirik yang penting bagi kematangannya sebagai pemimpin. Seperti kata pepatah: “Nakhoda yang tangguh tidak pernah lahir dari laut yang tenang”.

“Bukan hanya PD, kita punya kepentingan langsung dan mendesak terhadap partai-partai politik di negri ini punya gengsi dan kehormatan. Bukan semata-mata kehormatan personal para elitenya atau institusinya, tapi di atas segalanya kehormatan rakyat yang telah memberinya kepercayaan utk menjadi para wakilnya, baik di legislatif mamupun di eksekutif. Tanpa alasan yang disebut terakhir ini, partai tak lebih dari permainan duniawi yang sarat dengan mudarat,” pungkasnya. (ind)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *