Terpidana Penipuan Sempat Ditunjuk jadi Dirut Transjakarta, DPRD Harusnya Ikut Seleksi Direksi BUMD

  • Whatsapp

INDOPOLITIKA.COM – Pemprov DKI Jakarta sepatutnya menerbitkan aturan turunan dari Peraturan Pemerintah Nomor 54 tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), yaitu Peraturan Daerah (Perda). Hal ini diperlukan agar DPRD DKI Jakarta ikut menyeleksi pimpinan BUMD di lingkungan Pemprov DKI Jakarta.

“DPRD harus memprakarsai rumusan aturan agar pimpinan BUMD diproses melalui DPRD dengan fit and proper test. Ketentuan dalam Peraturan Pemerintah No 54 Tahun 2017 agar dipertajam lagi dalam perda,” kata Pemerhati Kebijakan Publik, Amir Hamzah, di Jakarta, Selasa (28/1/2020).

Muat Lebih

Menurutnya, proses rekrutmen Direktur Utama PT Transportasi Jakarta (Transjakarta) gagal memilih sosok bersih dan berintegritas karena diketahui, Direktur Utama PT Transjakarta yang baru diangkat, Donny Andy S. Saragih tersandung masalah hukum. Amir menyarankan, pemilihan pimpinan BUMD itu dilakukan oleh panitia seleksi (Pansel) khusus.

“Berarti, proses rekrutmen itu ada yang keliru. Untuk itu, kalau ada yang berhenti tidak perlu cepat-cepat diganti bila perlu dibentuk pansel seperti pengangkatan eselon II,” ujar Amir.

Di sisi lain, ungkapnya, pemilihan pimpinan BUMD ini tidak terlepas dari peran Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP). Namun, ungkapnya, peran TGUPP ini seringkali sebagai lembaga penentu bukan pendapat kedua (second opinion) untuk Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan.

“Yang harus dipikirkan sebenarnya TGUPP boleh memberikan masukan kepada gubernur sebagai second opinion, bukan sebagai lembaga penentu. Malah yang saya dengar, dalam pembahasan APBD sering timbul suasana ketidaknyamanan antara TPAD dengan TGUPP,” tutup Amir.[ab]

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *