INDOPOLITIKA.COM – Keputusan Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta yang tidak memakai semua dana reses dan mengembalikan sisanya ke APBD menjadi sorotan publik.
Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta, Prasetio Edi Marsudi menilai PSI tidak mengerti sehingga sebagian dana reses yang diterimanya malah dikembalikan ke kas daerah.
“Sebetulnya yang disebut dana reses itu artinya, si dewan ini datang ke tempat konstituennya. Dijelaskan kepada masyarakat apa yang sudah kita perbuat,” kata Prasetio kepada wartawan kemarin.
“Tujuannya itu ketemu masyarakat. Ini ada sedikit uang ngumpulin orang, pasang tenda, ajak makan, gimana kita komunikasi, diskusi. Karena bukan apa-apa, itu undang-undang yang harus dilaksanakan. Bukan masalah mengembalikan uang. Temen-temen PSI harus sedikit mengerti,” sambungnya.
Politisi PDI Perjuangan itu menambahkan, pengembalian dana reses itu justru akan membuat susah Sekretaris DPRD (Sekwan).
“Orang ini dana untuk ketemu masyarakat. Ada reses di dewan, ada Mursenbang di eksekutif. Ini penugasan kita untuk ketemu masyarakat, bukan sekali lagi, uang itu terus dikembalikan, lalu merasa (hebat) gimana,” ujar Prasetio
Prasetio juga menambahkan, seharusnya ada 16 titik yang menjadi tanggungjawab dewan atau fraksi yang harus dikunjungi.
“Uang reses itu bukan uang untuk dikembalikan tapi uang untuk memfasilitasi masyarakat. Untuk mengakomodir aspirasi masyarakat,” pungkasnya.
Sebelumnya, Pendiri Partai Gelora, Fahri Hamzah. curiga dengan sensasi PSI. Mantan Wakil Ketua DPR RI ini mengingatkan bahwa pengembalian uang atau fasilitas negara yang legal seringkali mengakibatkan datangnya sesuatu yang ilegal.
“Pakailah fasilitas yang disiapkan negara supaya yang disiapkan oleh bohir swasta dapat dikurangi. Itu pengalaman saya. Kecuali kalau niatnya citra,” cetus Fahri melalui Twitter pribadinya.
Sedangkan Anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Gerindra, Syarif juga mencurigai pengembalian dana reses oleh PSI.
“Kalau tidak dipakai masyarakat akan menilai, kok gak turun? Jadi ada kesempatan diberikan oleh negara, bahwa setiap setahun, tiga kali turun ke dapil. Untuk menyerap aspirasi sebanyak mungkin ketemu masyarakat,” ungkap Syarif.
Syarif menegaskan tak mempersoalkan pengembalian dana reses. Namun yang dikhawatirkan adalah kalau dana itu dipulangkan hanya untuk pencitraan.
“Jadi kalau dia mengurangi perencanaan yang berjumlah 16 titik, masyarakat kan kehilangan. Kok dia nggak turun ya. Kira-kira gitu loh. Masyarakat yang dirugikan,” tegasnya.
Untuk itu Syarif mengusulkan DPRD DKI membentuk semacam Badan yang mengawasi fraksi yang sedang melakukan reses. Hal itu bertujuan penyerapan aspirasi masyarakat bisa lebih efektif.
Mantan Anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Demokrat Taufiqurrahman juga mempersoalkan sikap PSI tersebut. Hal itu disampaikannya melalui Twitter pribadinya dengan nama akun @taufiqrus, Jumat (27/12).
“Reses itu kewajiban dewan, bukan optional. Didengar aspirasinya adalah hak rakyat, jadi kalau gak reses itu artinya gak menjalankan kewajiban dan merampas Hak rakyat,” tulis Taufiqurrahman.
“Bedain mana hak dan kewajiban aja ga bisa. Mau apapun narasi kalian yang namanya gak turun reses itu salah, ini malah bangga,” sindir Taufiqurrahman.
Untuk diketahui, Fraksi PSI mengaku mendapat fasilitas dana reses sebesar Rp 2,44 miliar. Namun dari dana tersebut, mereka hanya menggunakan anggaran sebesar Rp 1,68 miliar, sedangkan sisanya Rp 752 juta dikembalikan ke APBD.[ab]
