INDOPOLITIKA.COM – Usulan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan untuk menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Jakarta telah disetujui Menteri Kesehatan (Menkes) Terawan Agus Putranto. Hal ini untuk menghambat dan mematikan penyebaran virus corona covid-19 di Jakarta.
Kepastian persetujuan usulan Anies Baswedan oleh Menteri Kesehatan diungkapkan oleh Kepala Bidang media dan Opini Publik Kemenkes Bustoni, seperti dilansir dari detik.com, Selasa (7/4/2020).
“Ia ditandatangani (Menkes) malam tadi (6/4/2020). Suratnya akan dikirimkan hari ini. Setelah menerima surat, DKI bisa melakukan tindakan sebagaimana PSBB. Makna dari PSBB itu bisa dilaksanakan oleh DKI, oleh Gubernur, dan jajaran di bawahnya,” ujar Bustoni.
Jika PSBB Diberlakukan, maka Grab dan Gojek harus setop membawa penumpang sementara waktu hingga virus corona bisa teratasi. Aturan PSBB ini berlaku selama 14 hari setelah diumumkan pemerintah DKI Jakarta.
Aturan PSBB ini merupakan langkah pemerintah untuk menangani penyebaran virus corona covid-19 dengan cepat. Ada beberapa pedoman dan larangan dari kebijakan ini. Mulai dari ojek online, penutupan sekolah, penutupan perkantoran hingga penutupan fasilitas umum.
Khusus untuk ojek online bunyinya: “layanan ekspedisi barang, termasuk sarana angkutan roda dua berbasis aplikasi dengan batasan hanya untuk mengangkut barang dan tidak untuk penumpang,” dikutip Selasa (7/4/2020).
Sekjen Kementerian Kesehatan (Kemenkes) Oscar Permadi memastikan PSBB ini berbeda dengan karantina wilayah (lockdown). Masyarakat tetap bisa beraktivitas walaupun dibatasi.
“PSBB yaitu pembatasan kegiatan penduduk, (dalam wilayah) yang diduga ada infeksi COVID-19 untuk cegah kemungkinan penyebaran. Masyarakat masih dapat laksanakan kegiatan sehari-hari tapi kegiatan tertentu dibatasi,” ujarnya.
Menanggapi adanya rencana penerapan PSBB, Ketua Presidium Nasional Garda Igun Wicaksono mengatakan driver ojol meminta agar potongan penghasilan yang dilakukan aplikator dikecilkan menjadi 10%. Bila perlu potongan bagi hasil ini dihapuskan sementara.
“Sekarang pendapatan kami masih dipotong 20% oleh aplikator,” ujar Igun Wikcaksono dalam keterangan tertulisnya, Senin (6/4/2020).
Selain itu, Garda juga meminta aplikator seperti Grab dan Gojek menonaktifkan fitur penumpang dan terus melakukan sosialisasi terkait aplikasi layanan order makanan dan barang.
“Ini kewajiban dari aplikator sebagai penyedia aplikasi agar permintaan order makanan maupun pengiriman barang dapat meningkat sebagai sumber penghasilan mitra ojol agar terus dapat mencari nafkah dan menjaga penghasilan driver ojol agar tidak terus turun drastis akibat dari aturan PSBB,” kata Igun.
Garda juga meminta pemerintah memberikan kompensasi penghasilan driver ojol yang turun dengan memberikan bantuan langsung tunai (BLT) yang besarnya setara 50% penghasilan driver. Nilai besaran BLT Rp 100 ribu per hari. [rif]
