Wabub Nduga Baper, Tito : Kalau Pasukan Ditarik Emang Dia bisa Jamin Keamanan?

  • Whatsapp

INDOPOLITIKA.COM- Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menantang wakil Bupati Nduga yang mengundurkan diri dengan alasan pemerintah tidak mendengarkan dirinya, untuk menarik pasukan TNI-Polri dari wilayah Kabupaten Nduga, Papua.

Kata Tito, jika pasukan ditarik, apakah Wakil Bupati bisa menjamin keamanan di wilayah Nduga. Pasalnya penempatan pasukan di  wilayah itu, untuk menjamin keamanan masyarakat.  Pasca insiden terbunuhnya pekerja PT Istaka Karya di wilayah Nduga Desember 2018.

Muat Lebih

“Jadi kalau seandainya ada permintaan penarikan pasukan, pertanyaannya ada enggak yang bisa menjamin baik bupati, wakil bupati? Atau ada enggak yang bisa menjamin tokoh-tokoh di sana?” kata diam di Kompleks Istana Kepresidenan Bogor, Jumat (27/12).

Pasukan TNI-Polri kata Tito, ditugaskan untuk mencari kelompok yang membunuh 34 pekerja PT Istaka Karya di wilayah Nduga.

Selama belum ditangkap  pelaku pembunuhan, negara harus menjamin keamanan warga di wilayah Nduga. Untuk itu, peran negara dalam memberikan perlindungan bagi warganya, yaitu dengan cara menempatkan pasukan.

“Artinya kan harus ada perlindungan di sana. Jangan salah, beberapa masyarakat, kelompok masyarakat ada yang takut, baik yang kelompok masyarakat pendatang maupun yang asli di situ juga takut pada mereka (kelompok bersenjata), di mana perlindungannya dari negera TNI dan Polri,” tutur dia.

Jadi kata Tito, masyarakat diminta jangan salah persepsi atas kehadiran pasukan di wilayahnya. Mereka, pasukan TNI dan Polri hadir disana murni untuk melakukan penegakan hukum terhadap kelompok bersenjata yang melakukan pembunuhan terhadap 34 pekerja PT Istaka Karya dan masyarakat lainnya

“Karena enggak ada yang bisa jamin maka penegakan hukum, penegakan hukum [oleh] Polri dan TNI. Nah, TNI di sana dalam rangka mendukung operasi kepolisian penegakan hukum karena medannya yang sulit,” tuturnya.

Sebelumnya,  Wakil Bupati Nduga Wentius mengundurkan diri dari jabatannya di hadapan masyarakat Nduga pada Selasa 24 Desember 2016.  Pengunduran diri ini dilakukan karena dirinya tidak sanggup melihat adanya sejumlah kekerasan, hingga pembunuhan yang menimpa warga sipil. Alasan lainnya juga, ia kecewa kepada pemerintah pusat, lantaran tidak mendengarkan usulannya untuk menarik pasukan dari wilayahnya. [pit]

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *