Wahidin Halim Perintahkan Seluruh OPD Pastikan Penanganan Pasca Banjir Maksimal

  • Whatsapp

INDOPOLITIKA.COM – Pemprov Banten pada hari ke-9 tanggap darurat tidak lagi melakukan evaluasi penanganan banjir. Namun, pihak pemprov lebih fokus penanganan bencana banjir dengan turun ke lapangan menyisir semua kebutuhan dan memastikan pelaksanaannya berjalan dengan baik.

Tim ini dipimpin langsung Sekretaris Daerah Al Muktabar, yang akan memantau langsung penanganan bencana Banjir di Lebak, terutama Kampung Muhara Desa Ciladauen. Al Muktabar juga akan memastikan setiap posko, lokasi pengungsian, kondisi korban, logistik hingga akses jalan dan jembatan yang selama ini dianggap masih menutup sebagian area tertangani dengan maksimal.

Muat Lebih

“Atas perintah Pak Gubernur Wahidin Halim pada hari ke 9 tanggap darurat ini, tim turun untuk memastikan setiap penyaluran bantuan logistik, layanan kesehatan, dan terbukanya akses jalan yang sempat terputus. Kita juga membawa bantuan logistik untuk masyarakat yang baru terbuka aksesnya di hari ini,” ungkap Al Muktabar, di Gedung PGRI Sajira, Kabupaten Lebak, kemarin.

Di posko Gedung PGRI Sajira ini, Sekda Al Muktabar memantau logistik sembako pengungsi, layanan kesehatan, data pengungsi hingga fasilitas MCK bagi para pengungsi. “Masyarakat yang menggunakan posko pengungsian mulai berkurang karena Siang hari pulang ke rumah masing-masing untuk membereskan rumah, malam hari kembali ke posko,” ungkapnya.

“Kita menjamin logistik dan layanan kesehatan masyarakat. Kita akan bahu membahu dengan tim lain. Kita juga mendapatkan dukungan dari beebagai pihak untuk mengambil langkah langkah penyelesaian dengan baik,” tambahnya.

Masih menurut Sekda Al Muktabar, tim juga juga memastikan yang sudah terbuka sampai Kampung Muhara, Desa Ciladauen. Dijelaskan pula, posisi Gubernur Banten sebagai wakil Pemerintah Pusat di daerah, pada dasarnya adalah merespon dan menanggapi, memberi solusi apabila ada kejadian lintas kabupaten/ kota. “Penetapan itu sudah diberikan dengan tanggap darurat,” ungkapnya

Dikatakan, untuk relokasi warga dilaksanakan setelah tanggap darurat dengan rekonstruksi dan rehabiltasi. Sehingga Pemda harus benar-benar valid dalam mendata karena pemerintah akan memberikan bantuan Rp 50 juta per rumah yang rusak berat dan rumah hilang, selain itu juga menyiapkan Rp 500 ribu per bulan untuk sewa sampai tersiapkannya rumah yang direhabiltasi dan direkontruksi. “Saat ini, kita sedang memvalidasi by name by addres untuk memastikan bantuan sampai pada korban terdampak,” tambahnya.

Dalam kesempatan tersebut, Jaro Desa Ciladauen Dimyati melalui Sekda Al Muktabar mengucapkan terima kasih sekaligus melapor atas bantuan Rp 10 juta yang diberikan langsung oleh Gubernur Banten pada hari kedua.

Bantuan tersebut dipergunakan untuk belanja sembako untuk memenuhi kebutuhan para pengungsi dalam situasi dan kondisi akses jalan yang sempat terputus. “Uang itu kami belikan beras, ikan asin, dan kebutuhan pokok lainnya sehingga mampu memenuhi kebutuhan pokok para pengungsi,” ungkapnya.{asa}

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *