Warga Garut Keluhkan Bantuan Pangan Busuk, Ahli Distribusi Pangan Beri Saran Begini ke Pemerintah

  • Whatsapp

INDOPOLITIKA.COM –  Bantuan pangan dari program pemerintah pusat Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dikeluhkan sejumlah warga di Desa Sukasenang, Kecamatan Banyuresmi, Kabupaten Garut, Jawa Barat. Mereka menilai kualitas bahan pangan tersebut dinilai buruk dan tidak layak konsumsi sehingga warga terpaksa membuangnya.

Bahan pangan yang diterima masyarakat penerima manfaat program BPNT itu terdiri atas telur ayam, daging ayam, sayuran dan buah-buahan. Namun bahan pangan itu kondisinya sudah banyak yang busuk. Bahkan pada daging ayam juga tercium bau yang tidak sedap.

Muat Lebih

“Bantuan itu baru tadi diterima. Setelah dibagikan, warga datang ke rumah mengeluhkan kondisi barang yang busuk,” kata Ketua RW 10 Desa Sukasenang, Kecamatan Banyuresmi, Enjang Suryaman kepada wartawan di Garut, Jumat.

“Sejumlah barang seperti buah salak, sayuran berupa wortel kondisinya busuk. Daging yang dibagikan juga sudah bau,” kata Enjang.

Menurut dia, bahan pangan program BPNT itu dibagikan melalui Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Sukasenang. Bantuan tersebut berupa 10 butir telur ayam, satu bungkus tempe, wortel, kentang dan salak masing-masing setengah kilogram, serta satu kilogram daging ayam.

Terpisah, menanggapi kejadian tersebut, dilansir dari Barisanews.com, ahli rantai distribusi pangan Wildan S. Niam mengatakan, pemerintah perlu memperhatikan faktor detail dalam pendistribusian.

“Kaidah-kaidah distribusi pangan harus dijalankan dengan ketat. Seperti misalnya komoditas daging beku yang masa kedaluarsanya lebih cepat dibanding beras, maka harus segera didistribusi supaya mutu dan kualitas daging tetap terjaga.” ujar Wildan, Sabtu (18/4/2020).

Hal lain yang perlu diperhatikan, lanjut Wildan, proses awal mulai dari pengadaan, pengepulan, dan pengemasan, harus benar-benar dicermati karena itu dapat memperpanjang usia kedaluarsa bahan pangan. Wildan juga menyayangkan peristiwa yang terjadi di Garut agar jangan sampai terulang.

“Peristiwa ini menguak betapa pemerintah kurang cermat dalam memperhitungkan detail, seperti misalnya waktu yang dibutuhkan dalam proses pendistribusian barang. Semoga tidak terulang.” pungkasnya. [rif]

 

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *